Kebijakan Terhadap Korupsi Dalam Pendidikan Perlu Dilaksanakan Secara Tegas Kalau Kita Akan Berharap Kemajuan Mutu Pendidikan. Ada Empat Hal Lagi Yang Perlu Kebijakan Tepat Secara Nasional...

KPK Diminta Awasi Program Perumusan Kurikulum 2013

Kamis 21 Maret 2013 - TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Tolak Kurikulum 2013 melaporkan program Kurikulum 2013 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis 21 Maret 2013. Program perumusan kurikulum baru ini dinilai sarat kejanggalan. Indikatornya, anggaran tiba-tiba membengkak empat kali lipat, dan masa proses pengadaan barang dan jasa sangat singkat. Koalisi yang terdiri dari Indonesia Curruption Watch (ICW), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Sekolah Tanpa Batas, dan Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) ini mendesak KPK agar mengawasi secara ketat proses pembahasan anggaran dan pengadaan program Kurikulum 2013....

Penerapan Kurikulum 2013 Dipengaruhi Politik

Rabu, 20 Maret 2013 - INILAH.COM, Jakarta - Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di tahun 2013 dinilai bernuansa politik. Sebab, 2013 sebagai dinilai sebagai tahun politik. Penilaian itu disampaikan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebudayaan Partai NasDem, S Sonny Soeharso. Menurutnya, penerapan kurikulum 2013 yang terkesan terburu-buru itu bernuansa politik....

Peserta Ujian Nasional Dibebani Uang Perpisahan

Rabu, 20 Maret 2013 - KENDARI, KOMPAS.com ? Siswa Madrasah Tsanawiah 1 Kendari yang tercatat sebagai peserta ujian nasional dibebani uang perpisahan sebesar Rp 100 ribu per siswa. "Ya, kartu ujian diberikan setelah membayar uang perpisahan Rp 100 ribu setiap siswa dan uang komite sekolah. Ini kesepakatan dalam rapat organisasi siswa intra sekolah (OSIS)," kata Ketua OSIS MTs 1 Kendari Waode Hikmah Noor Shafar Naffiu di Kendari, Rabu (20/3/2013)....

Tunjangan Guru Honorer Terhenti

Selasa, 19 Maret 2013 - JAKARTA, KOMPAS.com - Guru honorer di sekolah negeri mengadukan nasib mereka kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan DPR karena tunjangan profesi guru yang menjadi hak mereka tidak lagi dibayarkan pemerintah. Para guru sampai saat ini tidak mendapat penjelasan alasan penghentian pembayaran tunjangan profesi guru yang besarnya satu kali gaji pokok itu. Andi Azis, Koordinator Komite Perjuangan Guru Honor Jawa Barat, Senin (18/3), menjelaskan, guru honorer yang lolos sertifikasi, tunjangan profesi guru (TPG)-nya sampai 2011 dibayarkan....

Ini Dia Alasan Kurikulum Baru Harus Ditolak

15 Maret 2013 - JAKARTA - Penolakan atas Kurikulum Baru 2013 makin meluas. 1500 orang telah menandatangani petisi tentang penolakan atas konsep perubahan kurikulum yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Petisi itu telah diserakan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Pendidikan kepada Mendikbud Muhammad Nuh, agar dijadikan acuan evaluasi perubahan kurikulum. "Setidaknya ada delapan alasan petisi Tolak Kurikulum 2013 ini," ujar Koordinator Monitoring Kebijakan Publik ICW, Febri Hendri di Kemdikbud, Jumat (15/3)....

Tunda Kurikulum 2013

Kamis, 14 Maret 2013 - BANDUNG, KOMPAS - Pemerintah diminta menunda pemberlakuan Kurikulum 2013 karena belum disosialisasikan secara luas serta berbagai kesalahan substantif yang harus segera diperbaiki. Penundaan itu merupakan langkah realistis demi kebaikan pendidikan generasi penerus bangsa. Rekomendasi itu disampikan Majelis Guru Besar (MGB) Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam diskusi terbuka yang digelar Rabu (13/3). Diskusi dihadiri, antara lain, Ketua MGB ITB Harijono Tjokronegoro, guru besar emeritus Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Henry Alex Rudolf Tilaar, Guru Besar Ilmu Matematika ITB Iwan Pranoto, serta Guru Besar ITB Imam Buchori Zainuddin....

Pelatihan Guru Hanya seperti Tiket Masuk

Kamis, 14 Maret 2013 - JAKARTA, KOMPAS.com ? Guru sekolah dan guru mata pelajaran dari sekolah yang ditunjuk untuk menerapkan Kurikulum 2013 di tahap awal akan menjalani pelatihan pada bulan Juni, hanya sebulan sebelum penerapan kurikulum dilakukan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh tetap optimistis penerapan kurikulum baru akan berlangsung baik meski pelatihan dilakukan dengan singkat. Pasalnya, pelatihan di bulan Juni hanyalah tahap awal dari rangkaian pelatihan dan pendampingan. "Seperti yang selalu saya katakan, pelatihan guru itu tiket masuk saja. Nanti akan diperkuat dengan pendampingan dan evaluasi," kata Nuh di Jakarta, Rabu (13/3/2013). ...

Pendidikan Vs Perombakan Kurikulum

13 Maret 2013 - Dalam satu dekade terakhir, dunia pendidikan di Tanah Air seakan terus terbelenggu dalam dilema. Pada masa Kabinet Indonesia Bersatu Pertama 2004-2009, Wapres Jusuf Kalla gigih melaksanakan pengendalian mutu pendidikan dengan pemberlakuan standar ujian nasional. Tidak ada toleransi kelulusan bagi mereka yang tidak melewati standar minimum dari sejumlah mata pelajaran yang diujikan, Akibatnya, masyarakat seakan mengalami sentakan sosial ketika melihat ada sekolah yang tidak satu pun siswanya lulus karena kelaziman sebelumnya secara nasional kelulusan selalu di kisaran 100 persen atau mendekati 100 persen....

Artikel : Kesiapan Guru Menyonsong Kurikulum 2013

Rabu, 13 Maret 2013 - Sejak wacana pengembangan kurikulum 2013 digulirkan, muncul tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan pakar dan praktisi pendidikan serta masyarakat lainnya. Wacana pro dan kontra menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan memiliki kepedulian dan begitu pentingnya pembangunan sistem pendidikan di negeri ini dalam menyiapkan generasi emas memasuki perkembangan global yang semakin kompetitif dan berorientasi pada keunggulan. Semakin banyak kritik dan saran terhadap kurikulum 2013 ini diharapkan lebih mematangkan kurikulum yang sedang dikembangkan....

Pembelajaran Bahasa Indonesia Menggunakan Pendekatan Teks

JAKARTA, KOMPAS.com (26 Februari 2013) - Pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 dalam impelementasinya menggunakan pendekatan berbasis teks. Dengan berbasis teks, siswa menggunakan bahasa tidak saja hanya dijadikan sebagai sarana komunikasi, tetapi sebagai sarana mengembangkan kemampuan berpikir.... Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, Mahsun... menjelaskan pada KTSP basisnya tidak pada teks, padahal pikiran yang lengkap, yang disampaikan orang dalam bahasa itu hanya dalam bentuk teks...

Dibangun 113 Politeknik Negeri

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membangun 113 politeknik negeri di sejumlah wilayah Indonesia sampai 2014. Selain membangun politeknik baru, sebagian di antaranya mengubah status politeknik swasta menjadi politeknik negeri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, saat ini politeknik yang dinegerikan ada tiga, yakni Politeknik Banyuwangi di Jawa Timur, Politeknik Sampang di Pulau Madura, dan Politeknik Sambas di Kalimantan Barat...

RSBI Karimun Dijadikan Sekolah Unggulan

KARIMUN, KOMPAS.com (25 Februari 2013) - Dua sekolah masing-masing SDN 04 dan SMPN 1 Karimun, yang merupakan sekolah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dijadikan sekolah unggulan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menghapus RSBI, demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Karimun, Kepulauan Riau, Sudarmadi. "Sayang kalau dua sekolah tersebut sama seperti sekolah lain. Karena itu, kedua sekolah itu kami jadikan sekolah unggulan atau binaan seperti yang diberlakukan untuk SMAN 4," kata Sudarmadi, di Tanjung Balai Karimun, Minggu (24/2/2013).

UN SD Kemungkinan Besar Akan Ditiadakan

SEMARANG, KOMPAS.com (23 Februari 2013) - Selama ini, alat evaluasi pada kurikulum baru masih belum diperjelas. Ujian Nasional (UN) yang sama akan dijalankan dinilai tidak sejalan dengan semangat kurikulum baru. Lalu bagaimana nasib UN yang terus menuai kontroversi dari berbagai pihak mengenai pelaksanaannya? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa keberadaan UN akan dikaji kembali kelanjutannya pada kurikulum baru ini.

Kemendikbud: Kurikulum 2013 Dorong Siswa Lebih Kreatif

YOGYAKARTA, KOMPAS.com (23 Februari 2013) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kini sedang gencar melakukan sosialiasi kurikulum 2013 yang dinilai memiliki muatan pembelajaran yang mampu mendorong siswa lebih kreatif. "Untuk kurikulum sebelumnya, sisi kreativitas siswa ini kurang disentuh. Karenanya, dalam kurikulum 2013 yang akan diterapkan mulai tahun ajaran 2013/2014 akan lebih mendorong siswa untuk kreatif," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu Pendidik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan...

5 Cara 'Murah Meriah' Belajar Bahasa Asing

KOMPAS.com (22 Februari 2013) ? Di era global saat ini, kemampuan berbahasa asing menjadi sesuatu yang perlu dimiliki oleh para profesional muda. Banyak orang akhirnya menghabiskan uang mereka dengan membeli software dan buku teks untuk belajar bahasa asing dan mereka memang mencapai hasil yang menggembirakan... Benar?

Urgensi Kurikulum 2013

KOMPAS.com (21 Februari 2013) - Pemerintah berkukuh melaksanakan Kurikulum 2013 pada Juli mendatang seolah ada keharusan yang mendesak. Padahal, ?barangnya? masih kontroversial, perangkat pelaksanaannya pun belumlah siap. Sikap pemerintah itu terasa berlebihan karena sejatinya pengaruh perubahan Kurikulum 2013 tidaklah sedahsyat yang dibayangkan. Asumsi-asumsi teoritisnya memang muluk, tetapi yang riil berubah dan mudah dilaksanakan hanya pengurangan jumlah mata pelajaran dan penambahan durasi pembelajaran di sekolah.

Kurikulum 2013 Hanya Akan Lahirkan Generasi Tukang

JAKARTA, KOMPAS.com (19 Februari 2013) - Alih-alih menunjukkan kemajuan, perubahan kurikulum dinilai malah akan membawa kemunduran seperti kembali pada abad 17-18 yang kala itu tengah masuk masa industrialisasi. Pakar pendidikan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Daniel Mohammad Rosyid, mengatakan bahwa perubahan kurikulum ini justru hanya menghasilkan generasi tukang... Ini seperti kembali lagi pada abad 17-18. Ini paradigma pabrik," kata Daniel saat "Diskusi Publik Kurikulum 2013 Menjawab Tantangan Generasi Emas 2045" di Ruang KK II DPR RI, Jakarta...

Mengapa Anggaran Kurikulum 2013 Berubah-ubah?

JAKARTA, KOMPAS.com (18 Februari 2013) ? Meski pernah dijelaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh terkait anggaran kurikulum 2013, berbagai pihak masih tidak puas dengan penjelasan... Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari Rachman, memprediksikan tiga alasan terus berubahnya besaran anggaran kurikulum 2013. Padahal, peruntukannya masih hanya untuk buku dan persiapan guru. "Kami melihat ada tiga kemungkinan di sini yang membuat anggaran ini berubah terus," kata Tari, saat jumpa pers di Kantor ICW...

Prestasi Non-akademik Kurang Dihargai

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekolah belum punya tradisi mengakui, menghargai, dan mengembangkan bakat non-akademik siswa. Bahkan, sekolah kerap tak mendukung prestasi itu, seperti bidang kesenian dan olahraga. Oleh karena itu, sekolah didesak mengubah pola pikir, terutama sekolah negeri yang dinilai kurang memiliki model kepemimpinan yang baik.

Kemdikbud Akui RSBI Ciptakan Kasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Suyanto tak menampik kritikan keras berbagai pihak yang menilai bahwa keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menciptakan kastanisasi di dunia pendidikan. Kritikan ini dilayangkan karena mahalnya biaya masuk sekolah berlabel RSBI, yang hanya mampu dija...

Seluruh RSBI Belum Layak Jadi SBI

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Suyanto mengakui, seluruh Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang ada saat ini, belum layak untuk ditingkatkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Apa Pun Kondisinya, Rehabilitasi Sekolah Harus Selesai!

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Suyanto mengatakan, kementerian menyelesaikan rehabilitasi sekolah rusak yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2011. Meskipun, hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum memutuskan apakah sisa APBN-P tersebut ...

Guru: Menyongsong 2012 Tanpa Gairah

JAKARTA, KOMPAS.com ? Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menilai, secara umum kebijakan pendidikan sepanjang tahun 2011 masih trial and error serta hit and run. Tidak ada skema kebijakan yang matang untuk diterapkan.

Decentralized Basic Education 3 (Inovasi Pendidikan)

Decentralized Basic Education Three (DBE3) adalah program lima tahun yang dirancang untuk menunjang peningkatan pendidikan dasar terdesentralisasi yang bermutu dan relevan di Indonesia. Sejak dicanangkan di tahun 2005, DBE3 telah bekerja bersama pemerintah daerah, sektor swasta, kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatka...

Managing Basic Education (MBE)

Selamat datang di situs Program Managing Basic Education (MBE), Pengelolaan Pendidikan Dasar. Salah satu tujuan penting dari homepage ini adalah menginformasikan dan membantu sekolah-sekolah yang tidak disentuh oleh program MBE (Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Pelajaran Aktif, Kreatif, Efektif yang Menyenangkan (PAKEM) dan Peran Serta Masyarakat ...

Is it Time to Exchange Skinner's Teaching Machine for Dewey's Toolbox? - Teknologi Pendidikan

Traditional approaches to instructional design assume that knowledge is independent of the situations in which it is learned and used. More recent research on learning in everyday situations and different cultural settings suggests the knowledge is not an independent phenomena, but situated in the activity, context and culture in which it is develo...

Peringkat Sistem Pendidikan Indonesia Terendah Di Dunia

Sistem pendidikan Indonesia menempati peringkat terendah di dunia, menurut tabel liga global yang diterbitkan oleh firma pendidikan Pearson. Tempat pertama dan kedua diraih oleh Finlandia dan Korea Selatan. Indonesia berada di posisi terbawah bersama Meksiko dan Brasil. Sedangkan Inggris menempati posisi keenam.

Guru: Menyongsong 2012 Tanpa Gairah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menilai, secara umum kebijakan pendidikan sepanjang tahun 2011 masih trial and error serta hit and run. Tidak ada skema kebijakan yang matang untuk diterapkan.

Eksistensi RSBI Digugat ke Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com — Puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan (KAKP) mendatangi dan menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (28/11/2011). Dalam aksinya, KAKP mendesak MK mengeluarkan provisi agar kegiatan sekolah RSBI di seluruh Indonesia dihentikan sampai ada putusan final dan mengik...

Catatan Akhir Tahun : 2012: Sekolah, Sekolah, Sekolah!

JAKARTA, KOMPAS.com — Semboyan kita ke depan adalah jangan boleh ada anak yang tidak sekolah. Semua harus sekolah, sekolah, sekolah. Itu yang dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam wawancara khusus dengan Kompas.com, Senin (19/12/2011) di ruang kerjanya, Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Rapor Merah untuk Pendidikan di Kota Bandung

BANDUNG, KOMPAS.com -- Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) menyampaikan evaluasi mengenai dunia pendidikan di Kota Bandung, Jawa Barat, sepanjang tahun 2011. Hasilnya, tidak satu pun prestasi yang dibanggakan. KPKB bahkan berkesimpulan bahwa sistem pendidikan di Kota Bandung sudah gagal menjalankan tugasnya.

BOS 2012 : Kebutuhan Buku Mata Pelajaran Siswa Harus Terpenuhi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketersediaan buku mata pelajaran harus terpenuhi di tahun 2012. Anggarannya bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal itu diungkapkan anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rohmani, di Jakarta, Selasa (27/12/2012).

Pendidikan Hanya Menyentuh Mereka yang Mampu...

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Soedijarto, mengatakan, pendidikan di Indonesia saat ini masih berada pada level pendidikan semesta. Pada level ini, menurut dia, pendidikan hanya untuk golongan mampu. Pemerintah dinilai gagal mewujudkan wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, adil, dan bebas biaya.

Angka Putus Sekolah dan Komersialisasi Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar mengungkapkan, pemerintah perlu melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang berjalan selama tahun 2011. Menurutnya, berbagai data statistik menyebutkan, capaian kinerja pemerintah di bidang pendidikan tak menunjukkan hasil yang ...

Utak-atik Mekanisme Penyaluran Dana BOS

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2011, pemerintah pusat dan DPR mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 16 triliun untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Dana BOS ini merupakan bagian program pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun dan telah digulirkan sejak tahun 2005.

Hentikan Program Pendidikan Berkarakter!

SERTA merta Badan Peneli­tian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2011, Ja­kar­ta, melalui beberapa kepala sekolah, guru, pe­ngu­rus komite sekolah, anggota dewan pendidikan, pengawas pendidikan, to­koh masyarakat, menye­lenggarakan penelitian di SMA 1 Kota Padang, Rabu, 21 Desember. Semua informan 25 orang.

Indonesia Mengajar Dapat Dukungan Audit

JAKARTA, KOMPAS.com — Peningkatan standar kualitas kinerja program Indonesia Mengajar mendapat dukungan dari firma konsultan profesional Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia. Dengan dukungan ini, salah satu firma terkemuka dunia tersebut akan membantu meningkatkan standar kualitas kinerja Indonesia Mengajar, khususnya dalam hal audit keuangan.

Pengembangan Pendidikan Harus Sesuai Kebutuhan

BOGOR, KOMPAS.com — Pakar pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Dr Mochammad Alip, MA, mengatakan, pengembangan pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Hal itu disampaikannya dalam Semiloka Review Standar Biaya Minimum Pendidikan: Kebijakan, Anggaran, dan Mutu Pendidikan yang diadakan Pusat Penelitian Kebijak...

Hari Guru Nasional : Guru Kritik Kebijakan Pendidikan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo mengatakan, berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Air memiliki korelasi langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan nasional. Menurutnya, sistem pendidikan nasional saat ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencerdasan...

Kebijakan Pendidikan Tak Berdasar Riset

BOGOR, KOMPAS.com- Berbagai kebijakan pendidikan tidak berdasarkan hasil riset dan analisis yang mendalam. Riset pendidikan selama ini hanya bersifat reaktif dan hanya menjadi solusi masalah jangka pendek. Akibatnya, pemerintah tidak memiliki strategi kebijakan pendidikan jangka panjang.

Sulitnya Tekan Penyelewengan Dana BOS

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) terbukti kurang mampu menekan penyelewengan dalam pengelolaannya. Temuan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jakarta atas 6 SMPN dan SDN di Jakarta tentang kerugian negara/daerah sebesar Rp 5,7 miliar merupakan bukti adanya penyelewengan pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah.

ICW: Kemdiknas Harus Ubah Kebijakan BOS

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan poin penting yang harus diperbaiki Kementrian Pendidikan Nasional terkait kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Hal itu terutama menyangkut kasus hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan putusan KIP (Komisi Informasi Pusat).

"Peringkat Sistem Pendidikan Indonesia Terendah Di Dunia"

Apa maksudnya, Mutu Manajemen Pendidikan Kita Terendah Di Dunia?

Selamat Datang!
"Pengurus Besar PGRI Menilai, Secara Umum Kebijakan Pendidikan Sepanjang Tahun 2011 Masih Trial And Error Serta Hit And Run. Tidak Ada Skema Kebijakan Yang Matang Untuk Diterapkan."
"Guru: Menyongsong 2012 Tanpa Gairah"


"Riset dari badan pendidikan di Amerika menunjukkan 90% kontribusi kualitas pendidikan berasal dari kualitas guru, metode belajar yang tepat, dan buku sebagai gerbang ilmu pengetahuan. Ketiga variabel yang menjadi kualitas pendidikan ini sebetulnya sangat murah, asalkan ada guru yang mempunyai idealisme tinggi." http://www.perspektifbaru.com/wawancara/695

Mengapa Pendidikan Yang Bermutu Mahal?


Kapan kita akan mulai menjalankan...

5 Steps to a World-Class Education

Prioritas #1) Memberantas Korupsi di Manajemen Pendidikan Yang Sangat Memalukan dan Membunuh Semua Harapan Kita Untuk Maju - "Korupsi terjadi di semua tingkatan dari KemDikNas, dinas pendidikan, hingga sekolah" (ICW) "Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya." ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2004-2009). "Jangan Dinilai Gagal Terus!"
http://PojokAntikorupsi.Com.

Korupsi Pendidikan Meningkat, Apa Sebabnya?

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penelitian terkait tindak korupsi dalam bidang pendidikan. Penelitian ini berdasarkan hasil pantauan sejak 2004 hingga akhir 2011. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ICW menyimpulkan, tindak korupsi di dunia pendidikan terus mengalami peningkatan tanpa diimbangi penanganan terhadap berbagai kasus tersebut. Menurut salah seorang peneliti ICW Siti Juliantari, terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu korupsi pendidikan. "Kayaknya Kemdikbud Tetap Gagal Terus!"

Sektor Pendidikan Paling Rawan Korupsi
Sabtu, 24 November 2012 | 13:17 Wita

BANJARMASIN - Korupsi banyak terjadi dari sektor pendidikan, dan berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa pada 2011 kasus terbanyak terjadi pada dunia pendidikan. Mulai dari pengadaan perlengkapan sekolah, penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (bos), serta dana alokasi khusus pendidikan.


Departemen Agama?: "Kejaksaan Agung Prihatin KemenAg Terkorup", "Sektor-sektor Rawan Korupsi di KemenAg" :: "Survei KPK Menyebut KemenAg Menjadi Lembaga Terkorup Di Indonesia". http://PendidikanAgama.Com.

Prioritas #2) Meningkatkan semua sekolah yang rusak dan ambruk ke Standar Nasional yang lengkap dengan sarana/prasarana supaya aman, nyaman, dan kondusif untuk "semua pelajar" - "Puluhan ribu sekolah dalam keadaan rusak atau ambruk termasuk 70% sekolah di DKI Jakarta - Di Jakarta Saja, 179 Sekolah Tidak Layak Pakai! - Hampir 80% Gedung Sekolah di Pesawaran Rusak, dll","Jumlah ruang kelas (SD dan SMP) rusak berat juga meningkat, dari 640,660 ruang kelas (2000-2004 meningkat 15,5 persen menjadi 739,741 (2004-2008)." (ICW) - Kelihatannya makin lama makin banyak sekolah yang rusak! http://Ambruk.Com

Apakah Sekolah SBI / RSBI Adalah Solusi Untuk Isu-Isu Ini?
Atau "RSBI Itu Cuma Proyek Pemerintah!"

Prioritas #3) Mengimplementasikan PAKEM (Pembelajaran Aktif dan Kontekstual) di semua sekolah supaya standar pembelajaran kita sesuai dan kompetitif dengan negara lain. Kapan kita akan menghadapi isu-isu yang terbukti meningkatkan mutu pendidikan? Pendidikan Yang Terbaik Masih Adalah: Pendidikan Berbasis-Guru yang Mampu dan Sejahtera, di Sekolah yang Bermutu, dengan Kurikulum yang Sesuai dengan Kebutuhan Siswa-Siswi dan "Well Balanced" (seimbang, dengan banyak macam keterampilan termasuk teknologi), yang Diimplementasikan secara PAKEM. ("Mampu" termasuk Kreatif) Ref: Metodologi Adalah Kunci-nya!


Prioritas #4) Menggunakan "Appropriate Technology" yang sudah ada di semua sekolah, yang terbaik, terjangkau, dan sangat meningkatkan kreativitas siswa-siswi maupun kreativitas guru (seperti di negara maju). Dengan rasio: "Sekarang Satu Komputer Untuk 2.000 Siswa" dan "dari jumlah total yang mencapai 200.000 sekolah, sekitar 182.500 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA se-Indonesia belum terakses internet". Jelas TIK (ICT) bukan solusinya, kan? Dan Internet bagaimana.....?

Komputer-komputer yang ada di sekolah-sekolah umum masih jauh dari cukup untuk belajar Ilmu Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) secara nasional (Satu Komputer Untuk 2.000 Siswa), apa lagi menggunakan TIK untuk E-Learning. Target KemenDikNas adalah computer 1: 20 siswa pada tahun 2015 (baru cukup untuk mengajar mata pelajaran TIK, kan? - E-Learning kapan 2020, 2025?)


Maupun E-Learning dapat membunuh kreativitas anak-anak kita! Sebetulnya ada banyak sekali isu (kebanayan terkait dengan "human issues and the importance of self-expression, free discussion, peer learning, dan benefits of group learning").

Satu lagi Isu Penting:
"Internet Belum Dimanfaatkan Secara Positif Oleh Pelajar"
"PADANG--MI: Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Prof. DR. Nurtain mengatakan kini banyak pelajar dan mahasiswa yang tidak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi internet untuk hal-hal positif namun lebih cenderung hanya untuk menghabiskan waktu dan hal yang tidak bermanfaat."

Maupun hanya ada sangat sedikit informasi yang dalam bahasa Indonesia. Tanpa bahasa Inggris anak-anak kita adalah buta kepada informasi global, jadi manfaatnya Internet untuk anak-anak kita adalah sangat terbatas.
Bahasa Inggris Adalah Kunci Untuk Pintu Ke Globalisasi Maupun Lapangan Kerja Luas.

Ada Produk Teknologi Yang Dapat Membuat Revolusi Di Bidang Pendidikan Di Seluruh Indonesia. Sekarang kita dapat belajar di manapun, di kota besar, di kota kecil, di desa, maupun di becak. Relatif kecil dan dapat masuk tas anda jadi dapat dibawa ke mana saja. Anda hanya perlu mempunyai niat belajar dan anda dapat belajar tanpa batas. Tidak perlu koneksi ke listrik dan battery dijaminkan selama hidup (katanya). Juga tidak kena ongkos layanan (Internet atau Hanfon). Tidak memakan pulsa jadi kalau anda tidur dan lupa mematikan alat revolusi pendidikan ini tidak akan kena ongkos. Alat ini juga dapat dipakai di seluruh dunia tanpa koneksi khusus. Alat revolusi ini dapat dibeli di toko dekat anda sekarang dan dapat digunakan secara langsung... dan dapat belajar sambil pulang! Ayo Beli Sekarang! (Info Lengkap Di Sini)

[ Informasi Teknologi Pendidikan ]


Prioritas #5) Meningkatkan profesionalisme dan bertanggunjawaban guru untuk meningkatkan ilmu dan kemampuan mengajar sendiri - seperti guru profesional di negara lain. Guru adalah pelaksana pendidikan (dan paling penting) jadi kesejahteraan juga harus sesuai supaya tidak perlu "moonlighting" di tempat lain dan dapat fokus kepada tugasnya. Sulusi-nya Adalah Guru Yang Bermutu!

Kalau lima (5) prioritas di atas sudah diatasi kita sudah mengarah ke pendidikan
yang dapat disebut "Pendidikan Yang Bermutu"
.



"Arah Kebijakan Pendidikan Nasional Belum Jelas"
Kamis, 12 November 2009

JAKARTA-MI: Tujuan dan arah kebijakan pendidikan nasional dalam program 100 hari Departemen Pendidikan Nasional masih belum jelas. Pasalnya, arah dan kebijakan nasional tersebut belum menyentuh persoalan substantif, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Demikian masalah yang mengemuka antara Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh dalam rapat kerja, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/11).

Anggota Komisi X DPR Dedi S Gumelar mengatakan, visi pendidikan yang diungkapkan Mendiknas hanya sebatas janji-janji normatif birokrat bukan sebagai negarawan. Misalnya, pendidikan kewirausahaan yang kini digalakkan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran hanya menyelesaikan persoalan dipermukaan. Tidak ada blue print (cetak biru) yang mengemuka antara pendidikan kewirausahaan dengan lapangan kerja yang ada saat ini, katanya.



Bagaimana 2 Tahun Kemudian?

"Hari Guru Nasional: Guru Kritik Kebijakan Pendidikan Nasional"
Kamis, 24 November 2011


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo mengatakan, berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Air memiliki korelasi langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan nasional. Menurutnya, sistem pendidikan nasional saat ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencerdasan bangsa. Padahal, katanya, hal ini akan membawa implikasi terhadap kemakmuran dan martabat mulia bangsa.

Desain pendidikan nasional, menurut Sulistyo, meneruskan kerangka politik etis pemerintah kolonial Belanda. Hal itu tercermin pada pendidikan yang masih diskriminatif, menghasilkan tenaga kerja murah, dan menciptakan lulusan yang berorientasi menjadi pegawai negara.

Kebijakan yang tidak jelas antara pusat dan daerah membuat pendidikan kita juga menjadi tidak jelas, apakah pendidikan nasional, atau pendidikan daerah, kata Sulistyo saat syukuran memperingati Hari Guru Nasional dan hari jadi PGRI ke-66, di gedung PGRI, Jakarta, Kamis (24/11/2011).




"Kebijakan Pendidikan Tak Berdasar Riset"
Minggu, 23 Oktober 2011

BOGOR, KOMPAS.com- Berbagai kebijakan pendidikan tidak berdasarkan hasil riset dan analisis yang mendalam. Riset pendidikan selama ini hanya bersifat reaktif dan hanya menjadi solusi masalah jangka pendek. Akibatnya, pemerintah tidak memiliki strategi kebijakan pendidikan jangka panjang.

Demikian mengemuka dalam lokakarya Penajaman Peran dan Fungsi Balitbang dalam rangka Reformasi Birokrasi yang berlangsung Sabtu hingga Minggu (23/10/2011), di Bogor.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengakui, seharusnya hasil riset isu-isu pendidikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa ditindaklanjuti menjadi kebijakan. Apapun kebijakan pemerintah seharusnya dibuat berdasarkan hasil kajian dan analisis dari balitbang.

Riset jangan hanya dilakukan internal dan parsial. Agar riset bisa menjadi kebijakan, pihak lain seperti daerah dan lembaga penelitian harus ikut dilibatkan. Ini yang belum dilakukan, kata Musliar.

Sofian Effendi, anggota tim Reformasi Birokrasi Nasional Wakil Presiden RI, mengkritik kebijakan pemerintah yang cenderung reaktif dan dirumuskan tidak untuk memecahkan masalah jangka panjang. Padahal Indonesia membutuhkan perubahan strategi pendidikan 20-30 tahun ke depan.

Seharusnya, tugas paling pokok balitbang membuat kajian kebijakan jangka panjang, melihat perkembangan Indonesia 25 tahun ke depan. Apa masalah yang akan dihadapi dan bagaimana SDM yang harus dicetak, kata Sofian.

Hasil riset dan analisis balitbang itulah yang kemudian menjadi pegangan mendikbud untuk pelaksanaannya. Bukan sebaliknya seperti yang terjadi sekarang.

Selama ini, kata Sofian, Balitbang hanya sibuk mencari justifikasi dari pernyataan atau kebijakan menteri. Tugas balitbang, kata Sofian, bukan melakukan penelitian murni tentang isu-isu pendidikan karena itu bisa dilakukan perguruan tinggi yang jelas memiliki lebih banyak SDM.



"Desain pendidikan nasional, menurut Sulistyo, meneruskan kerangka politik etis pemerintah kolonial Belanda. Hal itu tercermin pada pendidikan yang masih diskriminatif, menghasilkan tenaga kerja murah, dan menciptakan lulusan yang berorientasi menjadi pegawai negara.

Kebijakan yang tidak jelas antara pusat dan daerah membuat pendidikan kita juga menjadi tidak jelas, apakah pendidikan nasional, atau pendidikan daerah, kata Sulistyo saat syukuran memperingati Hari Guru Nasional dan hari jadi PGRI ke-66, di gedung PGRI, Jakarta, Kamis (24/11/2011)"
.




"Tujuan Pendidikan (Kemdikbud): "Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan itu, pada periode 2010-2014, Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan visi Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif. Insan Indonesia cerdas komprehensif adalah insan yang cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetis."

Sesuatu yang sangat penting pada awal adalah apa artinya "cerdas" ? Beberapa bulan yang lalu saya bertanya salah satu tim pelatih guru, dan walapun mereka sendiri bilang tujuan pendidikan kita adalah "mencerdaskan bangsa", mereka juga bingung mengenai artinya. Apa maksudnya cerdas, mampu menghafal?

Apakah kita dapat mencapaikan tujuan-tujuan tersebut, apalagi manusia yang cerdas oleh Pembelajaran-Pasif (berbasis-hafalan)? Sebelum kita dapat mulai berusaha untuk mencapaikan tujuannya Metodologi dan Strategi Yang Sesuai Tujuannya Harus Jelas.

Selamat Datang Di Pojok Anti Korupsi IndonesiaSelamat Datang Di Sekolah Ambruk Kita